Kapolres Perintahkan Satlantas Tangkapi Blue Bird

Kapolres Perintahkan Satlantas Tangkapi Blue Bird

BATAM KOTA (BP)- Ratusan pengemudi taksi mendatangi Pemko Batam menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kembali beroperasinya taksi Blue Bird, Kamis (29/11). Akibat aksi ini akses jalan raya di depan Pemko Batam macet total. Puluhan mobil milik pegawai Pemko Batam yang sudah sempat diparkir di sisi jalan terpaksa dipindahkan ke pelataran parkir DPRD Kota Batam.

Aksi dari ratusan pengemudi taksi ini tidak berlangsung lama karena Kapolres Batam Kombes Pol Karyoto menyuruh mereka untuk membubarkan diri dan bekerja sebagaimana biasanya. Karyoto mengaku sudah memerintahkan semua personil Satlantas Polresta Barelang untuk menahan armada Blue Bird yang beroperasi di jalanan Kota Batam.

"Sekarang bubar saja dan kembali bekerja seperti biasanya. Masalah ini serahkan kepada saya, saya sendiri yang akan menangkap taksi Blue Bird kalau ada yang beroperasi. Saya juga sudah perintahkan Satlantas untuk menghentinkan Blue Bird yang beroperasi,"kata Karyoto.

Karyoto juga meminta agar pengemudi taksi di Batam tidak anarkis jika menemukan ada Blue Bird yang beroperasi. Ia juga mengingatkan bahwa ada orang-orang tertentu yang menginginkan terjadinya konflik.

"Ada orang-orang tertentu yang menginginkan chaos, nantinya akan turun Mabes ke sini dan akan menekan kalian,"kata Karyoto.

Para sopir taksi juga meminta Karyoto untuk melepaskan sopir, pelaku penganiayaan terhadap sopir Blue Bird. Para sopir sempat tidak mau membubarkan diri, tetapi Kapolres mengatakan akan berupaya untuk memberikan penangguhan penahanan.

"Biarlah ini menjadi urusan saya. Kan masih ada penangguhan penahanan. Saya sudah ingatkan sebelumnya jangan melakukan tindakan anarkis. (ian)

2013 Batam Butuh Taksi 3000 Unit

2013 Batam Butuh Taksi 3000 Unit
BATAM KOTA (BP)- Tahun 2013 mendatang kebutuhan taksi di Batam akan meningkat. Sesuai dengan survei yang dilakukan beberapa tahun lalu dikatakan bahwa kebutuhan taksi di Batam tahun 2013 mendatang sebanyak 3000 unit. Ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan yang terus berkembang di Kota Batam.

Kadishub Kota Batam Zulhendri mengatakan sebuah lembaga survey dari Jepang tahun 2003 lalu mengatakan Batam dalam setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kebutuhan akan transportasi. Ia mengatakan lembaga yang mengadakan survey tersebut adalah lembaga resmi yang dibiayai oleh pemerintah.

"Itu lembaga resmi dari pemerintah yang dibiayai negara. Datanya juga sangat valid. Dari hasil survey tersebut dikatakan bahwa kebutuhan taksi akan meningkat. Lihat saja sekarang , warga di Batam ini saja sudah mencapai satu juta orang,"katanya.

Selain itu, perkembangan pembangunan di Batam juga saat ini sudah sangat meningkat dibandingkan tahun 2003 lalu saat dilakukan survey. "Dulu belum ada duta mas dan suka jadi, sekarang pembangunan perumahan elit meningkat tajam padahal mereka yang biasanya jadi konsumen taksi,"tambah Zulhendri.

Sementara untuk kendaraan roda empat di Batam tahun 2013 ini kebutuhannya adalah sekitar 64 ribu unit. Zulhendri mengatakan semakin tinggi kebutuhan orang akan taksi atau angkutan tersebut, maka jumlah kendaraan yang disediakan akan semakin banyak.

Sementara jumlah taksi yang ada di Batam saat ini sekitar 2.299 unit, artinya masih ada kekurangan taksi sekitar 771 unit taksi  tahun 2013 mendatang. Zulhendri mengatakan bahwa saat ini ada beberapa badan usaha taksi yang izinya tidak sesuai dengan jumlah armada di lapangan.

Menanggapi hal ini Anto Duha, forum pengemudi taksi kota Batam mengatakan bahwa saat ini Batam hanya butuh sekitar 1000 unit taksi. Ini bisa dilihat dari minimnya penghasilan para sopir taksi di Batam ini sekarang. Menurut Anto Duha, saat ini sopir di Batam paling dapat penumpang dua orang dalam sehari.

"Kita lihat sekarang ini susahnya mendapatkan penumpang di Batam. Kalau sampai jumlahnya sampai 3000 unit, mau jadi apa nasib taksi di Batam ini nantinya,"katanya. (ian)

Hanya 582 Taksi Layak Jalan

Batam Pos Gelar Diskusi Mengenai Pertaksian

Hanya 582 Taksi di Batam Layak Jalan
BATAM KOTA (BP)- Dinas perhubungan Kota Batam akan segera melakukan verifikasi faktual terhadap taksi yang ada di Batam. Sebelumnya Dinas perhubungan sudah melakukan verifikasi administrasi tahun 2011 lalu. Jumlah armada taksi yang terdaftar di Dinas Perhubungan hingga saat ini sebanyak 2.299 unit. Sebagian besar di antaranya sudah tua dan tidak layak untuk beroperasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri saat menghadiri diskusi tentang pertaksian di Kota Batam yang digelar Batam Pos, Selasa (27/11). Selain Zulhendri, diskusi tersebut juga dihadiri Irwansyah, wakil ketua komisi III DPRD Kota Batam. Hadir juga Aswen Dores, ketua Organda Batam, Anto Duha dari Forum pengemudi taksi di Batam, Iskandar Yakob dari tokoh masyarakat sekaligus ketua koperasi taksi Harbour Bay. Rapat tersebut dipimpin Wakil Pemimpin Redaksi Batam Pos Reza Fahlevi dan Ismet Safriadi.

Zulhendri mengatakan umur taksi yang diperbolehkan untuk beroperasi adalah 15 tahun sejak diproduksi. Saat ini ada sekitar 1.717 taksi di Batam keluaran di bawah tahun 1997. Sementara taksi keluaran baru hanya sekitar 582 unit. "Tahun 2013 mendatang, ini sudah tidak layak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana pun itu harus diremajakan,"kata Zulhendri.

Selain itu dinas perhubungan kota Batam dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi faktual atau kenyataan ril di lapangan. Zulhendri mengatakan sinkronisasi data armada yang diberi izin dengan armada yang di lapangan harus sama. Jika izin ada tetapi armadanya tidak ada maka kuota tersebut akan diberikan kepada pengusaha atau badan usaha taksi lainnya yang memiliki modal.

"Sekarang ini ada badan usaha taksi yang izinnya sekitar 221 taksi, tetapi setelah kita verifikasi faktual dilakukan, yang ada sekitar 30 unit. Pokja yang sudah dibentuk paska demo kemarin juga sebagai pedoman kita untuk segera melakukan verifikasi faktual ini,"kata Zulhendri.

Selain  itu, Dinas Perhubungan juga mengimbau pengusaha atau pun pengemudi taksi di Batam untuk membenahi pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan standard pelayanan  minimal sesuai dengan UU no 22 tahun 2009 tentang angkutan darat. Pelayanan taksi seharusnya door to door, tarif harus argo meter, pengusaha taksi juga harus memperhatikan kelengkapan taksi di antaranya harus memiliki KIP, mahkota taksi dan kelengkapan lainnya termasuk kepemilikan pool dan bengkel.

Anto Duha, ketua forum pengemudi taksi Batam mengatakan kesalahan pertaksian di Batam disebabkan kelalaian pemerintah. Ia menuding pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pertaksian di Batam. Ia juga menuding pemerintah tidak pernah melakukan pembinaan terhadap pengemudi taksi di Batam.

"Seharusnya sebelum memberikan izin itu, dinas perhubungan langsung melarangnya. Ini tidak, sudah tahu tak lengkap tapi izinnya masih diberikan. Dan sebelum izinnya tersebut diberikan harusnya disitu pemerintah mempertanyakan semua kelengkapan izinnya,"kata Anto.

Anto Duha mengatakan pengemudi taksi di Batam sudah komit akan melaksanakan anjuran dari walikota tentang pembenahan taksi di Batam. Bahkan dengan tegas ia mengaku pengemudi taksi di Batam siap untuk dibinasakan jika tidak mau dibina oleh pemerintah.

Ia juga meminta kepada pemerintah kota Batam untuk segera mengadakan berbagai pertemuan Pokja untuk pembenahan taksi tersebut. Meski demikian ia meminta kepada pemerintah agar bisa menjembatani dan memberikan kemudahan kepada pengemudi taksi untuk  memberikan modal dalam peremajaan taksi.
"Untuk meremajakan taksi itu biayanya sangat mahal. Untuk satu unit saja butuh hingga Rp 200juta,'katanya.

Ketika ditanya mengenai Blue Bird, Anto Duha dengan tegas meminta penundaan operasi si burung biru tersebut. Ia meminta agar Pokja yang sudah ada sekarang dilaksanakan. Menurutnya pembenahan harus menjadi prioritas, kalaupun Blue Bird kedepannya beroperasi itu harus di kelas premium.

Hal yang sama diungkapkan Iskandar Yakob. Ia mengatakan kerumitan pertaksian di Batam saat ini dikarenakan lemahnya pengawasan dan juga ketidaktegasan pemerintah. Ia mengatakan pemerintah sebagai regulator harus bisa mengeluarkan kebijakan yang diiringi dengan pengawasan.

Mengenai peremajaan taksi, ia meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan semua taksi yang sudah tidak layak pakai untuk dikeluarkan dari Batam. Hal ini juga akan berguna untuk mengurangi tingkat kemacetan. Ia juga meminta dengan tegas kepada pemerintah kota Batam untuk memasukkan anggaran di APBD untuk membantu petani taksi di Batam.

Sementara itu Irwansyah, wakil ketua Komisi III DPRD Kota Batam juga mengatakan pemerintah tidak tegas dalam mengambil keputusan. Meski demikian, ia juga meminta kepada pengusaha taksi di Batam untuk melakukan perubahan kalau tidak ingin tergilas dengan kemajuan zaman.

Ia menuding selama ini aturan baru muncul ketika permasalahan sudah timbul di masyarakat. Ia meminta kepada pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi. "Sebelumnya ada taksi kombet, setelah ada lagi plat hitam, setelah didemo beralih ke plat kuning, nah sekarang datang Blue Bird di demo lagi dan baru dipaparkan masalah aturan,"katanya.

Politisi dari partai PPP tersebut juga meminta kepada pemerintah untuk bisa berbenah dan berubah. Ia meminta dishub melakukan penguatan teknis. Ia juga meminta agar Dishub memperkuat pengawasan dengan gencar melakukan razia. Ia Irwansyah sendiri mengaku akan memperjuangkan anggaran untuk menunjang pengembangan taksi di Batam.

Irwansyah juga meminta kepada pengusaha taksi untuk tidak terlalu takut dengan kehadiran Blue Bird. Ia mengatakan Blue Bird itu adalah masalah branding. "Blue Bird itu masalah branding, kalau memang pelayanannya bagus, itu yang akan dipilih orang. Kalau pelayanan taksi lokal bagus, maka itu yang akan dipilih orang,"kata Irwansyah.

Sementara itu Ketua Organda Kota Batam Aswen Dores mengatakan akan terus membina badan usaha pertaksian di Batam.  Ia mengatakan akan terus mengayomi semua permasalahan anggotanya. Aswen tidak mau berkomentar banyak mengenai pertaksian di Batam tetapi ia mengatakan akan berkoordinasi dengan badan usaha taksi di Batam.

"Semua badan usaha yang sudah diberikan izin artinya sudah menjadi anggota kami yang memang harus dilindungi. Saya akan mengajak badan usaha untuk sama-sama dalam pembenahan taksi ini,"katanya.

Dalam kesempatan itu Aswen juga meminta kepada Dishub untuk  mengajukan anggaran untuk penyuluhan dan bimbingan kepada para sopir taksi di Batam.

Reza Pahlevi, mengatakan diskusi ini digelar untuk menjawab pertanyaan masyarakat Kota Batam mengenai kesembrautan pertaksian di Batam. "Kami (Batam Pos,red) tidak membela siapa-siapa atau kami tidak ada kepentingan dalam hal ini. Kami hanya memberitakan yang benar,"katanya. (ian)

Yang Bilang Keren Tunjuk Tangan

Masa Depan Mereka di Timbunan Sampah

Lihat Mereka, Akan menjadi apa mereka ini nantinya???. Pakaian lusuh dan jarang berganti. Rambut Kumal dan jarang disisir. Kulit kering dan jarang mandi. Kasihan mereka. Lalu tidak kah kamu bersukur dengan apa yang kamu punya sekarang???

Hai Pejabat Korup, Lihat Nasib Mereka. Hidupnya tergantung kepada sampah yang anda buang. dan kotoran yang anda buang. Untuk bisa makan sayur, mereka harus ambil dari tumpukan sampah. Bagi kawan-Kawan semuanya, bersyukurlah karena anda masih bisa makan meski dengan llauk seadanya. Jangan terlalu mengeluh. Lihat masih banyak yang lebih susah dari kalian. Ini potret kecil dari kehidupan warga Batam.

Sudah Dianggarkan, Alkes RSUD Sering Terlambat

BATAM KOTA (BP)-Alat-alat kesehatan di rumah sakit daerah Embung Fatimah ternyata sering terlambat padahal anggarannya sudah disahkan.Bahkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembelian Alkes ke rumah sakit Embung Fatimah ini bisa terlambat lebih dari setengah tahun.

Hal ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Batam memanggil managemen rumah sakit daerah Embung Fatimah dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS), Selasa (9/10). Mawardi Harni, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam curiga dengan lamanya realisasi alkes tersebut.

"Kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal anggarannya sudah disetujui di APBD Murni bahkan saya dengar sudah ada pelelangan tetapi kenapa barang itu lama sekali masuk ke rumah sakit dan bisa digunakan pasien,"kata Mawardi Harni.

Mawardi Harni menganjurkan agar pengelola rumah sakit daerah Embung Fatimah bisa lebih profesional dalam menangani rumah sakit. Bahkan ia sempat mempertanyakan usulan penambahan alat kesehatan dari pihak rumah sakit.

"Bagaimana kami mau langsung menyetujui anggaran untuk peralatan selanjutnya sedangkan alat-alat kesehatan yang sudah disetujui pun selalu terlambat datangnya ke rumah sakit. Yang satu belum digunakan tetapi sudah langsung ada usulan penambahan alat kesehatan lainnya,"kata Mawardi Harni.

Dalam pembahasan tersebut pihak rumah sakit juga mengajukan pelelangan alkes tahun 2013 mendatang yang nilainya sekitar Rp 14 miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.

"Memang kami akui sering terjadi keterlambatan alkes masuk ke rumah sakit. Tetapi kami berusaha profesional. Keterlambatan itu sering terjadi karena terkadang ada kendala dengan pelelangan dan sebagainya,"kata Fadillah Malarangan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.

Sementara kurangnya pelelangan Alkes tahun depan dikarenakan sebagian besar anggaran akan dialihakan untuk perbaikan dan pembangunan fisik rumah sakit. Fadillah mengaku saat ini masih banyak fasilitas yang masih harus dilengkapi di rumah sakit tersebut di antaranya tangga darurat, tangga evakuasi dan fasilitas lainnya.(ian)

RDP Komisi IV DPRD Kota Batam Ricuh

BATAM KOTA (BP) - Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Batam dengan Dinas Pendidikan Batam tentang pra Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Pengguna Anggaran Sementara (PPAS) APBD Batam 2013 berlangsung ricuh, Senin (8/10). Bahkan, Ketua Komisi IV Riki Syolichin mengusir Wakil Ketua Komisi IV Udin Sihaloho yang menolak pembahasan anggaran tersebut.

Udin meminta Komisi IV menunda pembahasan tersebut karena Dinas Pendidikan tidak pernah mau memberikan data yang diminta DPRD. Selain itu, Udin meminta agar DPRD terlebih dulu mengevaluasi kinerja Disdik dalam pengelolaan anggaran 2012 ini.

Udin dan Riki Solichin sempat saling tunjuk dan berteriak-teriak. Bahkan Riki sempat menyuruh Udin untuk keluar dari ruangan rapat. "Kamu sudah mengganggu, silahkan keluar dari ruangan," kata Riki.

Namun, Udin bersikeras untuk tetap di ruang rapat. Ia tak mau keluar meski diusir Riki. "Saya bukan tidak mau membahas, tapi lihat nasib pendidikan kita. Lihat SD 011 Bengkong hingga saat ini kursinya tetap tidak ada padahal sudah diketok palu Januari lalu," kata Udin berteriak.

Udin mengaku menolak pembahasan tersebut karena Dinas Pendidikan tidak pernah mendegar permintaan Dewan. Menurutnya,banyak data yang sudah lama diminta anggota DPRD Kota Batam yang tidak diberikan Dinas Pendidikan di antaranya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),hasil try out dan hasil UN di Batam.

"Kami hanya meminta dari delapan sekolah saja, kenapa hingga saat ini belum juga diberikan oleh dinas pendidikan. Kami ingin tahu berapa banyak dan kemana kutipan dari siswa oleh pihak sekolah saat penerimaan anak didik baru. Apa yang disembunyikan Disdik kenapa tidak mau memberikan itu," kata Udin.

Udin mengatakan kekurangan kursi di SD 011 Bengkong membuat anak didik di sana tidak bisa  belajar dengan nyaman.Ia mengatakan hingga saat ini ada kekurangan 120 kursi di SD 011 yang dianggarkan dalam APBD murni tahun lalu, tetapi belum terealisasi hingga sekarang.

"Itu sudah dianggarkan 2011 lalu, seharusnya saat penerimaan anak didik baru Juni lalu sudah harus digunakan. Tapi kenyataanya apa. Kasihan anak didik tidak bisa belajar dengan nyaman. Ini malah mau pembahasan anggaran lagi. Kita jangan hanya menganggarkan tapi kinerja Disdik ini harus tetap kita awasi dan kontrol,"kata Udin.

Sementara Riki Solihin mengatakan keterlambatan penggunaan kursi tersebut dikarenakan tender yang terlambat. Ia mengatakan dalam waktu dekat kursi tersebut akan segera dimiliki SD 011.

Karena tak ada kata sepakat, rapat tersebut akhirnya diskors. Setelah diskors, Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Batam, langsung meninggalkan ruang rapat. Ia tak mau berkomentar, dan langusng meninggalkan gedung Dewan. Kekurangan kursi di SD 011 diperdebatkan dalam pertemuan ini. Anggota dewan yang hadir dalam rapat ini selain Riki dan Udin juga dihadiri M Yunus, dan Diana. Diana dan Yunus ikut menenangkan Udin dan Riki yang terlihat emosi.(ian)