BATAM KOTA (BP) - Ratusan buruh PT SCI menggelar aksi demonstrasi ke tiga instansi, DPRD, Pemko dan BP Batam, Senin (29/7). Mereka menuntut Kejelasan nasib, paska kaburnya pemimpin perusahaan ke Jepang tanpa membayar gaji dan pesangon karyawan. Mereka meminta BP Batam dan Pemko untuk bertanggungjawab.
Sekitar pukul 10.00 WIB pendemo terlebih dulu berorasi di depan DPRD Kota Batam. Mereka ditemui tiga orang anggota dewan yakni Ruslan Kasbulatov selaku wakil ketua I DPRD Kota Batam, Ketua Komisi IV Riki Syolichin, dan Wakil Ketua IV DPRD Udin P Sihaloho.
Dalam pertemuan di DPRD tersebut, Udin mengaku akan terus memfasilitasi agar pihak management bisa terus berkoordinasi dengan pihak buruh. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi ke Jakarta. Diketahui bahwa di pemerintahaan Jepang, PT SCI masih termasuk perusahaan aktif.
"Kami akan terus memfasilitasi. Tapi kami berharap janganlah BP Batam dan Pemko asal-asalan dalam mendatangkan investor. Kalau sudah seperti ini maka mereka harus bertanggungjawab," katanya.
Sementara itu Suprapto, koordinator Garda Metal FSPMI Kota Batam mengaku ketidak jelasan perusahaan tersebut sudah menyengsarakan rakyat. "Jangankan untuk berlebaran, untuk makan saja kami sudah tidak bisa. Tolong kepada DPRD , kami minta THR. Pemko dan BP Batam harus tanggungjawab, " Katanya.
Pada saat yang bersamaan, Ruslan Kasbulatov langsung memberikan bantuan uang dalam sebuah amplop. Ia berharap buruh tidak melihat besarnya bantuan yang diberikan. "Berapa pun ini. Saya ikhlas, dan mudah-mudahan ini bisa meringankan saudara sekalian," katanya.
Selesai berorasi di DPRD Kota Batam, buruh kemudian berorasi di depan gedung Pemko Batam. Mereka juga meminta kejelasan dan usaha dari Pemko Batam agar permasalahan buruh PT SCI bisa teratasi.
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berjanji akan mengutus Asisten II Pemko, untuk menemui pemerintah pusat ke Jakarta. Ia juga berjanji akan akan mendorong Jamsostek, memberikan hak-hak karyawan.
Di Pemko Batam juga, para buruh ini juga meminta THR kepada Wali Kota Batam untuk meringankan beban buruh yang sudah tidak memiliki uang untuk beli kebutuhan sehari-hari. "Tolonglah kami dibantu. Buruh lain sudah tenang menjelang lebaran. Kami jangankan dapat uang, kontrakan rumah pun sudah tidak kami bayar," kata Evi, seorang buruh PT SCI.
Sekitar satu jam di depan Pemko Batam, buruh kemudian berjalan kaki menuju BP Batam. Di sana mereka mengecam BP Batam yang asal-asalan dalam mengizinkan investor ke Batam. Di sana buruh juga meminta BP Batam memperhatikan nasib buruh selama lebaran menunggu ada kepastian dari PT SCI.
"Begitu kami gajian, pajak kami langsung dipotong. Kami sudah banyak berbuat untuk daerah ini. BP Batam yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, tolong perhatikan kami," kata Suprapto.
Djoko Wiwoho, Direktur PTSP dan Humas BP Batam mengaku tuntutan buruh terkait pemberian THR akan lebih dulu diajukan ke kepala BP Batam. Terkait hengkangnya pimpinan PT SCI, ia mengaku BP Batam akan maksimal agar perusahaan tersebut bisa menyelesaikan kewajibannya.
Ruslan Kasbulatov, menilai pemerintah tidak berpihak kepada buruh. Menurut Ruslan seharusnya, perusahaan yang hendak masuk ke Batam harus ada gansi banknya. ",Pemerintah ngakunya pintar, sejak dulu sudah minta agar ada garansi bank. Jadi kalau pengusaha lari, ada dana untuk menjamin karyawan. Kita akan meminta pertanggungjawaban Wali Kota dan BP Batam. Karena ini mereka yang memasukkan investor," kata Ruslan . (ian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar