Bos PT SCI Kabur, BP Batam dan Pemko Harus Tanggungjawab

BATAM KOTA (BP) - Ratusan buruh PT SCI menggelar aksi demonstrasi ke tiga instansi, DPRD, Pemko dan BP Batam, Senin (29/7). Mereka menuntut Kejelasan nasib, paska kaburnya pemimpin perusahaan ke Jepang tanpa membayar gaji dan pesangon karyawan. Mereka meminta BP Batam dan Pemko untuk bertanggungjawab.

Sekitar pukul 10.00 WIB pendemo terlebih dulu berorasi di depan DPRD Kota Batam. Mereka ditemui tiga orang anggota dewan yakni Ruslan Kasbulatov selaku wakil ketua I DPRD Kota Batam, Ketua Komisi IV Riki Syolichin, dan Wakil Ketua IV DPRD Udin P Sihaloho.

Dalam pertemuan di DPRD tersebut, Udin  mengaku akan terus memfasilitasi agar pihak management bisa terus berkoordinasi dengan pihak buruh.  Ia mengaku sudah melakukan komunikasi ke Jakarta. Diketahui bahwa di pemerintahaan Jepang, PT SCI masih termasuk perusahaan aktif.

"Kami akan terus memfasilitasi. Tapi kami berharap janganlah BP Batam dan Pemko asal-asalan dalam mendatangkan investor. Kalau sudah seperti ini maka mereka harus bertanggungjawab," katanya.

Sementara itu Suprapto, koordinator Garda Metal FSPMI Kota Batam mengaku ketidak jelasan perusahaan tersebut sudah menyengsarakan rakyat. "Jangankan untuk berlebaran, untuk makan saja kami sudah tidak bisa. Tolong kepada DPRD , kami minta THR. Pemko dan BP Batam harus tanggungjawab, " Katanya.

Pada saat yang bersamaan, Ruslan Kasbulatov langsung memberikan bantuan uang dalam sebuah amplop. Ia berharap buruh tidak melihat besarnya bantuan yang diberikan. "Berapa pun ini. Saya ikhlas, dan mudah-mudahan ini bisa meringankan saudara sekalian," katanya.

Selesai berorasi di DPRD Kota Batam, buruh kemudian berorasi di depan gedung Pemko Batam. Mereka juga meminta kejelasan dan usaha dari Pemko Batam agar permasalahan buruh PT SCI bisa teratasi.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan berjanji akan mengutus Asisten II Pemko, untuk menemui pemerintah pusat ke Jakarta. Ia juga berjanji akan akan mendorong Jamsostek, memberikan hak-hak karyawan.

Di Pemko Batam juga, para buruh ini juga meminta THR kepada Wali Kota Batam untuk meringankan beban buruh yang sudah tidak memiliki uang untuk beli kebutuhan sehari-hari. "Tolonglah kami dibantu. Buruh lain sudah tenang menjelang lebaran. Kami jangankan dapat uang, kontrakan rumah pun sudah tidak kami bayar," kata Evi, seorang buruh PT SCI.

Sekitar satu jam di depan Pemko Batam, buruh kemudian berjalan kaki menuju BP Batam. Di sana mereka mengecam BP Batam yang asal-asalan dalam mengizinkan investor ke Batam. Di sana buruh juga meminta BP Batam memperhatikan nasib buruh selama lebaran menunggu ada kepastian dari PT SCI.

"Begitu kami gajian, pajak kami langsung dipotong. Kami sudah banyak berbuat untuk daerah ini. BP Batam yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, tolong perhatikan kami," kata Suprapto.

Djoko Wiwoho, Direktur PTSP dan Humas BP Batam mengaku tuntutan buruh terkait pemberian THR akan lebih dulu diajukan ke kepala BP Batam. Terkait hengkangnya pimpinan PT SCI, ia mengaku BP Batam akan maksimal agar perusahaan tersebut bisa menyelesaikan kewajibannya.

Ruslan Kasbulatov, menilai pemerintah tidak berpihak kepada buruh. Menurut Ruslan seharusnya, perusahaan yang hendak masuk ke Batam harus ada gansi banknya. ",Pemerintah ngakunya pintar, sejak dulu sudah minta agar ada garansi bank. Jadi kalau pengusaha lari, ada dana untuk menjamin karyawan. Kita akan meminta pertanggungjawaban Wali Kota dan BP Batam. Karena ini mereka yang memasukkan investor," kata Ruslan . (ian)

Batam Dimekarkan Jadi 20 Kecamatan

BATAM KOTA (BP)- Wali Kota Batam Ahmad  bersama camat dan lurah membahas pemekaran kecamatan di gedung Pemlo Batam, Senin (29/30). Seusai pertemuan disepakati akan ada penambahan delapan kecamatan, sehingga nantinya akan ada 20 kecamatan di Kota Batam.

Ahmad Dahlan mengatakan tiga kecamatan yang akan dipecah di antaranya kecamatan Batam Kota, Sagulung dan Batuaji. Batam kota akan dipecah menjadi tiga kecamatan, Sagulung jadi tiga kecamatan dan Batuaji akan menjadi lima kecamatan.

"Ini sudah dipertimbangkan matang-matang. Saya kasihan dengan anak buah saya.Hampir semua kecamatan memiliki penduduk yang sangat padat," katanya.

Dahlan mencontohkan kelurahan Belian, Batam Kota yang jumlah penduduknya mencapai 80 ribu orang. Demikian halnya dengan kelurahan lainnya seperti keluarahan Buliang di Batuaji, Kelurahan Kibing Batuaji dan beberapa kelurahan lain di Sagulung.

Meski sudah pasti ada pemekaran kecamatan, tetapi realisasinya mungkin dalam dua tahun kedepan. Menurut Dahlan memekarkan kecamatan itu harus melalui beberapa pertimbangan di antaranya biaya operasional, tambahan pegawai.

"Untuk pegawai saja masih sangat minim. Terlebih kita tidak ada penerimaan PNS tahun ini. Kalau ada penambahan kecamatan maka otomatis pegawai harus ditambah. Pemekaran ini mungkin setelah 2014," katanya.

Dahlan berharap PAD Kota Batam akan terus meningkat untuk mendukung perekonomian jika sudah ada pemekaran kecamatan. Ia mengatakan untuk pengeluaran, Pemko akan lebih fokus terhadap biaya pembangunan dari pada biaya belanja pegawai.

"Apa pun katanya, biaya untuk pembangunan harus lebih besar dari pada biaya pegawai. Batam ini harus tetap kita bangun," katanya.

Sebelumnya, Rudi mengatakan luasnya teritorial satu kecamatan saat ini akan mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakui ada beberapa kecamatan di Batam saat ini yang teritorialnya sangat luas seperti Kecamatan Batam Kota, kecamatan Sagulung,Kecamatan Batuaji dan kecamatan lainnya.

Selain luasnya wilayah per kecamatan, penambahan kecamatan ini sudah layak seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Hampir semua kecamatan di Mainland sudah memili warga lebih dari 100ribu. Kalau tidak dimekarkan maka pelayanan dari pemerintah bisa jadi kurang maksimal.

Eddie Lumawie, anggota komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi pemerintahan mengatakan penambahan kecamatan memang sudah seharusnya dilakukan di Batam. Ini mengingat dalam satu kecamatan di Batam penduduknya bisa setara dengan satu kabupaten kota lainnya di Kepri.

"Lihat saja di kecamatan Batam Kota, penduduknya hampir sama dengan dua kabupaten lain di Kepri. Tapi saya berharap pelayanannya nanti akan lebih baik," katanya.

Politisi dari PKP Indonesia tersebut juga berharap agar Pemko Batam bisa menguatkan PAD karena penambahan kecamatan ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemko Batam. Karena dengan penambahan kecamatan maka dipastikan puluhan lurah juga akan bertambah.

"Konsekuensinya adalah penambahan pengeluaran Pemko Batam. Karena ratusan pegawai akan bertambah," katanya.

Wako Batam Tertawakan Alasan PLN Soal Pembangkit Rusak karena Asap dari Riau

BATAM KOTA (BP)- Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyayangkan pemadaman lisstrik yang dilakukan oleh PLN Batam dalam seminggu terakhir. Bahkan rusaknya mesin PLN karena asap sempat membuat Dahlan tertawa terbahak-bahak. Ia mengatakan kerusakan mesin PLN Batam tersebut mungkin karena kesalahan teknis.

"Ha..ha..ha.ha. Apa ia karena asap. Itu mungkin karena tehnikal eror saja," katanya di ruangannya, Senin (15/7).

Dahlan mengatakan pemadaman listrik tersebut seharusnya tidak berlangsung saat bulan Ramadhan. Ia berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang dalam minggu mendatang hingga lebaran.

Meski demikian, Dahlan tidak mau berkomentar banyak tentang alasan PLN menyalahkan asap terkait penyebab kerusakan mesin pembangkit mereka di Panaran. "Yang jelas ini bukan karena pengaruh kekurangan kuota gas," katanya.

Ditanya mengenai Perwako kompensasi listrik, Dahlan mengaku bagian hukum Pemko sedang merancangnya. Ia akan mengirim bagian hukum untuk mencari referensi ke sejumlah daerah di Indonesia yang ada hubungannya dengan Perwako tersebut.

"Kita akan mencari referensi dari daerah lain. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa selesai," katanya. (ian)

920 Guru Batam Belum Sarjana

BATAM KOTA (BP)- Saat ini ada sekitar 9200 orang guru swasta dan negeri yang mengajar mulai tingkat SD hingga SMA di di Batam. 10 persen atau  920  orang di antaranya masih belum lulus Sarjana, atau Strata 1. Bahkan banyak tenaga pengajar yang hanya tamatan Diploma dua menjabat kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin mengatakan kebanyakan guru yang belum lulus sarjana mengajar di tingkat Sekolah Dasar. Meski demikian, Muslim Bidin mengaku sudah lama menginstruksikan kepada semua guru untuk menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat sarjana.

"Saat ini hanya ada sekitar 5 hingga 10 persen guru yang belum sarjana di semua tingkatan. Pemerintah sudah sering menginstruksikan mereka untuk menyelesaikan sarjana, dan sekarang sudah banyak yang sekolah, dan kita optimis tiap tahun jumlah itu akan menurun," katanya.

Muslim berharap agar semua guru yang masih belum S1 segera melanjutkan kuliahnya. Khusus untuk sekolah swasta, Muslim juga menghimbau agar memperhatikan kualifikasi pendidikan jika hendak menerima guru atau tenaga pengajar.

"Utamakanlah yang berpendidikan minimal sarjana. Sementara guru yang belum S1 segeralah untuk melanjutkan pendidikan. Untuk guru PNS, pemerintah kota akan tetap mendukung," katanya.

Ini juga untuk memenuhi pernyataan dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB) agar semua guru bisa menyelesaikan pendidikann gelar S1. Ini sesuai dengan UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut disebut, bahwa S1 adalah standar minimal untuk menjadi guru.

Sekolah dengan Kepsek lulusan D2 di antaranya di  SD 005 Belakang Padang, SD 008 Belakang Padang, SD 009 Bulang, Kepsek SD 001 Galang, Kepsek SD 002 Galang, SD 005 Galang, SD 014 Galang, SD 016 Galang,  dan SD 019 Galang.

Selain dari tingkat pendidikan, banyak juga kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat kepangkatan. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2010 tentang pengangkatan kepala sekolah disebutkan bahwa kepala sekolah minimal harus dari golongan III C . Tetapi di Batam banyak yang menjabat kepala sekolah tetapi golongannya di bawah III C, bahkan ada yang masih golongan II.

Untuk kepala sekolah tingkat SD saja, golongan IIC ada tiga orang yakni Kepsek SD 014 Belakang Padang, SD 012 Galang dan SD 019 Galang. Untuk kepala sekolah dengan golongan IID  hanya satu orang yakni di SD 009 Bulang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin mengatakan banyaknya Kepsek di hinterland yang lulusan D2, dikarenakan sebagian besar tenaga pengajar di Disdik menolak ditempatkan di hinterland. (ian)