Oknum Pimpinan DPRD, Pimpinan Pemko dan Komisi IV Diduga Terima Suap

Pengadaan Alkes Diduga Sarat Korupsi
BATAM KOTA(BP)- Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain bersikeras agar pengadaan Alkes tahun ini ditunda. Hal ini seiring dengann dugaan penyuapan sejumlah anggota DPRD Kota Batam atas pengadaan Alkes dalam APBD yang disahkan 2012 lalu sebesar Rp 65 Miliar. Yudi meminta agar permasalahan ini terlebih dulu diselesaikan karena ada dugaan penyuapan ini terlalu kasat mata.

Yudi Kurnain mengatakan dugaan penyuapan ini ada dalam sebuah rekaman yang dipegang Rusmini,seorang anggota dewan di komisi IV DPRD Kota Batam. Yudi mengaku sudah mendengarkan rekaman tersebut dan dalam rekaman tersebut, seorang wanita yang diduga petinggi rumah sakit Embung Fatimah dengan jelas membeberkan bahwa dirinya memberikan sejumlah uang yang nilainya miliaran rupiah kepada petinggi pemko Batam, Pimpinan DPRD Kota Batam dan ratusan juta kepada komisi IV.

"Rekaman itu betul ada dan sudah saya dengar sendiri. Dalam rekaman tersebut disebut beberapa pejabat Pemko Batam dan DPRD Kota Batam terima suap. Tapi apakah itu betul atau tidak, ini yang perlu diverifikasi. Tapi yang jelas saya pernah dengar sendiri ada rekaman itu,"kata Yudi.

Yudi mengaku mau bicara masalah ini demi perbaikan institusi DPRD Kota Batam. "Isu ini memang sudah sampai kepenegak hukum. Jadi kita minta Alkes ditunda sampai permasalahan ini selesai. Karena ini menyangkut nama baik lembaga ini. Menurut saya hal-hal seperti ini terlalu kasat mata kalau kita mau tutup mata,"kata Yudi Kurnain.

Politisi dari Fraksi PAN ini juga mengaku heran dengan pengadaaan Alkes di Batam yang setiap tahunnya selalu sarat dengan permasalahan. Ia berharap Pemko Batam dan DPRD Kota Batam untuk sama-sama mengevaluasi hal ini. Dan ia meminta pengadaan Alkes ini kedepannya dilakukan secara transparan.

Ketua komisi IV Riki Solichin membantah adanya rekaman yang dimiliki anggota di komisinya. Bahkan ia menolak jika dihubungkan dengan berita tersebut. Riki mengaku dugaan suap pengadaan Alkes tersebut hanyalah fitnah.

"Saya tidak tahu dengan rekaman tersebut dan penyuapan di komisi IV sebesar ratusan juta rupiah tersebut tidak benar,"kata Riki Solichin.

Riki mengaku ada pihak-pihak tertentu yang ingin membenturkan komisi IV dengan Rusmini Simorangkir dan juga dengan Pemko Batam dan Pimpinan DPRD Kota Batam. Ia berharap semua anggota DPRD Kota Batam untuk menjaga nama baik DPRD Kota Batam.

Riki mengaku adanya permasalahan ini berawal dari sebuah perusahaan pemenang lelang di RS Embung Fatimah yang tidak kunjung berganti, atau masih perusahaan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya." Hal ini dipertanyakan komisi IV dan selanjutnya Rusmini mengklaim adanya rekaman tersebut"Kata Riki.(ian)