Solar Langka Hingga Maret

BATAM KOTA (BP)-Kelangkaan BBM jenis solar di Batam masih akan terjadi hingga sebulan kedepan. Ini dikarenakan kuota atau zonasi solar per Kabupaten/Kota di Kepri baru akan keluar Maret mendatang.Sebelum kuota tersebut keluar, pendistribusian solar ke SPBU solar akan tetap dibatasi.

Hal ini disampaikan Amsakar, kepala dinas Disperindag dan ESDM Kota Batam Sabtu (16/2). Amsakar mengatakan saat ini pihak pertamina hanya mendistribusikan solar 8 KL setiap pengiriman. Sementara pendistribusian setiap minggu hanya dilakukan tiga sampai empat kali pengiriman.

"Sebelum ada kelangkaan ini kan biasanya pengiriman dilakukan setiap hari. Setiap SPBU, tetapi pengirimannya ada hingga 16 KL per pengiriman. Sekarang memang dikurangi tunggu zonasi per kabupaten/kota,"kata Amsakar.

Amsakar mengatakan saat ini kuota yang dikeluarkan BPH Migas baru untuk tingkat propinsi. Dengan pengurangan kuota untuk provinsi Kepri, Amsakar berharap kuota untuk Kota Batam tidak dikurangi.

"Kita harus lihat jumlah penduduk dan pertumbuhan kendaraan di Batam. Jadi saya berharap untuk tahun ini, kuota untuk Batam juga ditambah. Kalau tidak bisa ditambah, paling tidak jangan dikurangi,"kata Amsakar.

Sementara itu saat ini disejumlah SPBU juga masih terjadi kelangkaan solar. Misalnya,Di SPBU PT Bintang Cipta Mandiri, di depan perumahan Genta III Batuaji.Kuota solar di SPBU ini dikurangi setiap minggunya.

Leo, pengawas di SPBU tersebut mengaku sebelumnya Pertamina mengirimkan solar 8 ton setiap hari, bahkan di akhir pekan biasanya 16 ton. Tetapi dalam beberapa minggu ini, Pertamina justru menguranginya sekitar 50 persen. “Jumat tidak ada, Sabtu hanya 8 ton padahal biasanya 16 ton. Sebentar saja sudah habis, sekarang tidak ada lagi, kamitidak jualan solar. Kami tidak tahu kenapa bisa seperti itu,”kata Leo.


Sebelumnya, Sales Representative Pertamina Wilayah Kepri Teuku Desky Arifin mengatakan tahun 2013 ini pihak Pertamina akan melakukan kitir (penjadwalan pengiriman) setiap hari. Setiap pengiriman sebanyak 8 KL.

 “Jika tahun lalu, misalnya, sekali pengiriman SPBU mendapat 16 ribu kiloliter (KL) tahun 2013 akan dikurangi menjadi 8 ribu KL. Tapi pengiriman berlangsung setiap hari,” kata Desky.

I Ketut Permadi, Sales Area Manager Pertamina Wilayah Kepri mengaku saat ini kuota untuk semua kabupaten/kota belum dikeluarkan BPH Migas. Yang sudah keluar adalah untuk tingkat propinsi.Menurut I Ketut Kuota untuk Kota kemungkinan akan keluar di Akhir Februari atau bahkan sampai Maret.(ian)

Oknum Pimpinan DPRD, Pimpinan Pemko dan Komisi IV Diduga Terima Suap

Pengadaan Alkes Diduga Sarat Korupsi
BATAM KOTA(BP)- Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain bersikeras agar pengadaan Alkes tahun ini ditunda. Hal ini seiring dengann dugaan penyuapan sejumlah anggota DPRD Kota Batam atas pengadaan Alkes dalam APBD yang disahkan 2012 lalu sebesar Rp 65 Miliar. Yudi meminta agar permasalahan ini terlebih dulu diselesaikan karena ada dugaan penyuapan ini terlalu kasat mata.

Yudi Kurnain mengatakan dugaan penyuapan ini ada dalam sebuah rekaman yang dipegang Rusmini,seorang anggota dewan di komisi IV DPRD Kota Batam. Yudi mengaku sudah mendengarkan rekaman tersebut dan dalam rekaman tersebut, seorang wanita yang diduga petinggi rumah sakit Embung Fatimah dengan jelas membeberkan bahwa dirinya memberikan sejumlah uang yang nilainya miliaran rupiah kepada petinggi pemko Batam, Pimpinan DPRD Kota Batam dan ratusan juta kepada komisi IV.

"Rekaman itu betul ada dan sudah saya dengar sendiri. Dalam rekaman tersebut disebut beberapa pejabat Pemko Batam dan DPRD Kota Batam terima suap. Tapi apakah itu betul atau tidak, ini yang perlu diverifikasi. Tapi yang jelas saya pernah dengar sendiri ada rekaman itu,"kata Yudi.

Yudi mengaku mau bicara masalah ini demi perbaikan institusi DPRD Kota Batam. "Isu ini memang sudah sampai kepenegak hukum. Jadi kita minta Alkes ditunda sampai permasalahan ini selesai. Karena ini menyangkut nama baik lembaga ini. Menurut saya hal-hal seperti ini terlalu kasat mata kalau kita mau tutup mata,"kata Yudi Kurnain.

Politisi dari Fraksi PAN ini juga mengaku heran dengan pengadaaan Alkes di Batam yang setiap tahunnya selalu sarat dengan permasalahan. Ia berharap Pemko Batam dan DPRD Kota Batam untuk sama-sama mengevaluasi hal ini. Dan ia meminta pengadaan Alkes ini kedepannya dilakukan secara transparan.

Ketua komisi IV Riki Solichin membantah adanya rekaman yang dimiliki anggota di komisinya. Bahkan ia menolak jika dihubungkan dengan berita tersebut. Riki mengaku dugaan suap pengadaan Alkes tersebut hanyalah fitnah.

"Saya tidak tahu dengan rekaman tersebut dan penyuapan di komisi IV sebesar ratusan juta rupiah tersebut tidak benar,"kata Riki Solichin.

Riki mengaku ada pihak-pihak tertentu yang ingin membenturkan komisi IV dengan Rusmini Simorangkir dan juga dengan Pemko Batam dan Pimpinan DPRD Kota Batam. Ia berharap semua anggota DPRD Kota Batam untuk menjaga nama baik DPRD Kota Batam.

Riki mengaku adanya permasalahan ini berawal dari sebuah perusahaan pemenang lelang di RS Embung Fatimah yang tidak kunjung berganti, atau masih perusahaan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya." Hal ini dipertanyakan komisi IV dan selanjutnya Rusmini mengklaim adanya rekaman tersebut"Kata Riki.(ian)

Enam Sekolah Senilai Rp 46 Miliar

BATAM KOTA (BP)- Dinas Tata Kota (Distako) Kota Batam tahun ini akan membangun enam sekolah baru yang nilai pembangunannya mencapai Rp 46 Miliar. Dua gedung baru adalah untuk SMP dan empat lainnya adalah untuk pembangunan SD. Pembangunan gedung ini baru akan selesai tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tata Kota, Gintoyono di Bida Asri, Batam Center, Jumat (1/2). Ia mengatakan untuk pembangunan satu gedung SD yang baru dibutuhkan dana sekitar Rp 7,5 Miliar. Sehingga pembangunan empat sekolah SD senilai Rp 30 Miliar. Sementara untuk pembangunan satu unit gedung sekolah SMP Rp 8 Miliar, sehingga pembangunan dua gedung baru nilainya Rp 16 Miliar.

Selain pembangunan gedung sekolah yang baru ini, Distako juga akan melanjutkan pembangunan dua sekolah SMP yang tidak selesai dikerjakan tahun lalu, yakni SMP di Legenda Malaka dan di Dapur Duabelas.

Gintoyono mengatakan pembangunan sekolah baru ini akan dilakukan dalam tiga tahap, di mana dalam tahap pertama adalah permulaan. Tahap pertama ini lebih banyak memakan biaya. "Kalau tahap pertama itu dananya bisa mencapai Rp 3,5 Miliar. Dan tahap kedua itu biasanya sudah selesai dikerjakan. Kalau tahap ketiga itu hanya finishing saja,"kata Gintoyono.

Gintoyono berharap pembangunan sekolah ini berlangsung dengan baik tanpa ada hambatan sehingga tahun depan bisa langsung digunakan dalam penerimaan siswa baru tahun mendatang. "Kalau tidak  siap akan tetap kita lanjutkan pembangunannya,"tambah Gintoyono.

Sementara untuk pembangunan gedung sekolah baru untuk tingkat SMA ditangani oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Gintoyono mengatakan pembangunan sekolah ini sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan dari warga.

"Memang sekolah di Batam ini masih butuh sekolah yang lebih banyak. Tetapi kami inikan hanya membangun saja. Yang menentukannya adalah instansi lain di Pemko Batam seperti Dinas Pendidikan,"kata Gintoyono. (ian)