Sudah Dianggarkan, Alkes RSUD Sering Terlambat

BATAM KOTA (BP)-Alat-alat kesehatan di rumah sakit daerah Embung Fatimah ternyata sering terlambat padahal anggarannya sudah disahkan.Bahkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembelian Alkes ke rumah sakit Embung Fatimah ini bisa terlambat lebih dari setengah tahun.

Hal ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Batam memanggil managemen rumah sakit daerah Embung Fatimah dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS), Selasa (9/10). Mawardi Harni, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam curiga dengan lamanya realisasi alkes tersebut.

"Kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal anggarannya sudah disetujui di APBD Murni bahkan saya dengar sudah ada pelelangan tetapi kenapa barang itu lama sekali masuk ke rumah sakit dan bisa digunakan pasien,"kata Mawardi Harni.

Mawardi Harni menganjurkan agar pengelola rumah sakit daerah Embung Fatimah bisa lebih profesional dalam menangani rumah sakit. Bahkan ia sempat mempertanyakan usulan penambahan alat kesehatan dari pihak rumah sakit.

"Bagaimana kami mau langsung menyetujui anggaran untuk peralatan selanjutnya sedangkan alat-alat kesehatan yang sudah disetujui pun selalu terlambat datangnya ke rumah sakit. Yang satu belum digunakan tetapi sudah langsung ada usulan penambahan alat kesehatan lainnya,"kata Mawardi Harni.

Dalam pembahasan tersebut pihak rumah sakit juga mengajukan pelelangan alkes tahun 2013 mendatang yang nilainya sekitar Rp 14 miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.

"Memang kami akui sering terjadi keterlambatan alkes masuk ke rumah sakit. Tetapi kami berusaha profesional. Keterlambatan itu sering terjadi karena terkadang ada kendala dengan pelelangan dan sebagainya,"kata Fadillah Malarangan
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.

Sementara kurangnya pelelangan Alkes tahun depan dikarenakan sebagian besar anggaran akan dialihakan untuk perbaikan dan pembangunan fisik rumah sakit. Fadillah mengaku saat ini masih banyak fasilitas yang masih harus dilengkapi di rumah sakit tersebut di antaranya tangga darurat, tangga evakuasi dan fasilitas lainnya.(ian)

RDP Komisi IV DPRD Kota Batam Ricuh

BATAM KOTA (BP) - Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Kota Batam dengan Dinas Pendidikan Batam tentang pra Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Pengguna Anggaran Sementara (PPAS) APBD Batam 2013 berlangsung ricuh, Senin (8/10). Bahkan, Ketua Komisi IV Riki Syolichin mengusir Wakil Ketua Komisi IV Udin Sihaloho yang menolak pembahasan anggaran tersebut.

Udin meminta Komisi IV menunda pembahasan tersebut karena Dinas Pendidikan tidak pernah mau memberikan data yang diminta DPRD. Selain itu, Udin meminta agar DPRD terlebih dulu mengevaluasi kinerja Disdik dalam pengelolaan anggaran 2012 ini.

Udin dan Riki Solichin sempat saling tunjuk dan berteriak-teriak. Bahkan Riki sempat menyuruh Udin untuk keluar dari ruangan rapat. "Kamu sudah mengganggu, silahkan keluar dari ruangan," kata Riki.

Namun, Udin bersikeras untuk tetap di ruang rapat. Ia tak mau keluar meski diusir Riki. "Saya bukan tidak mau membahas, tapi lihat nasib pendidikan kita. Lihat SD 011 Bengkong hingga saat ini kursinya tetap tidak ada padahal sudah diketok palu Januari lalu," kata Udin berteriak.

Udin mengaku menolak pembahasan tersebut karena Dinas Pendidikan tidak pernah mendegar permintaan Dewan. Menurutnya,banyak data yang sudah lama diminta anggota DPRD Kota Batam yang tidak diberikan Dinas Pendidikan di antaranya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),hasil try out dan hasil UN di Batam.

"Kami hanya meminta dari delapan sekolah saja, kenapa hingga saat ini belum juga diberikan oleh dinas pendidikan. Kami ingin tahu berapa banyak dan kemana kutipan dari siswa oleh pihak sekolah saat penerimaan anak didik baru. Apa yang disembunyikan Disdik kenapa tidak mau memberikan itu," kata Udin.

Udin mengatakan kekurangan kursi di SD 011 Bengkong membuat anak didik di sana tidak bisa  belajar dengan nyaman.Ia mengatakan hingga saat ini ada kekurangan 120 kursi di SD 011 yang dianggarkan dalam APBD murni tahun lalu, tetapi belum terealisasi hingga sekarang.

"Itu sudah dianggarkan 2011 lalu, seharusnya saat penerimaan anak didik baru Juni lalu sudah harus digunakan. Tapi kenyataanya apa. Kasihan anak didik tidak bisa belajar dengan nyaman. Ini malah mau pembahasan anggaran lagi. Kita jangan hanya menganggarkan tapi kinerja Disdik ini harus tetap kita awasi dan kontrol,"kata Udin.

Sementara Riki Solihin mengatakan keterlambatan penggunaan kursi tersebut dikarenakan tender yang terlambat. Ia mengatakan dalam waktu dekat kursi tersebut akan segera dimiliki SD 011.

Karena tak ada kata sepakat, rapat tersebut akhirnya diskors. Setelah diskors, Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Batam, langsung meninggalkan ruang rapat. Ia tak mau berkomentar, dan langusng meninggalkan gedung Dewan. Kekurangan kursi di SD 011 diperdebatkan dalam pertemuan ini. Anggota dewan yang hadir dalam rapat ini selain Riki dan Udin juga dihadiri M Yunus, dan Diana. Diana dan Yunus ikut menenangkan Udin dan Riki yang terlihat emosi.(ian)